Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan

PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Diah Anjarini — 2025-03-01

Dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan “Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)” . Akan tetapi pada realitanya sering kali terjadi penyalahgunaan izin tingal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing dengan berdasarkan atas Hukum Keimigrasian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan banyak Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal, yang mana kebanyakan dari mereka diberikan sanksi administrasi daripada sanksi pidana. Mengenai kendala yang sering ditemui dalam menangatasi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yaitu kesulitan bahasa, pembiayaan pemulangan Warga Negara Asing, minimnya sistem keamanan dan petugas imigrasi.

KEBIJAKAN LARANGAN PENGRUSAKAN UANG KERTAS (PERILAKU VANDALISME) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Meida Nur Fadila Syuhada — 2025-03-01

Perilaku seorang yang dengan sengaja merusak, menghancurkan, memotong atau memperparah kerusakan pada uang kertas dengan niat menyebabkan kerugian pada orang lain merupakan bentuk tindakan pidana dalam pengrusakan atau vandalisme terhadap uang kertas yang dianggap sebagai tindakan tidak bermoral dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam studi ini, penulis menggunakan metode studi yuridis normatif. Studi ini menggunakan data yaitu data primer, sekunder, dan tersier serta penelitian kepustakaan dan study dokumen yang relevan. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data lengkap dan sistemistik mengatur interaksi antara berbagai jenis data. Dengan mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pengrusakan uang kertas pada UU No. 7 Tahun 2011, bagaimana dasar pengaturan tentang pengrusakan uang kertas dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengrusakan uang kertas. Didasarkan pada temuan penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengrusakan uang kertas yang dijelaskan dalam Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengubah bentuk, atau ukuran fisik dari uang aslinya, seperti membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek, memotong, menghancurkan, atau mengubah nilai uang dengan maksud merendahkan kehormatan uang, termasuk tindakan pidana, ialah tindakan melawan hukum.

KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SUMBER HUKUM DI INDONESIA: STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024

Dwi Fridayanti — 2025-03-01

Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara umum atau final dan tidak ada upaya hukum atau binding. Meskipun tidak ada upaya hukum dalam putusannya, namun eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sumber hukum masih abu-abu. Yurisprudensi memiliki fungsi yang penting di Indonesia, tetapi belum memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem hukum baik secara teori maupun praktik. Penelitian ini akan mengkaji dan mengaitkan kedudukan Putusan MK No. 60/PUU-XII/2024 dalam sumber hukum di Indonesia. Putusan MK a quo berkaitan dengan parlementery threshold, yakni ambang batas jumlah kursi partai politik di DPRD di dalam pemilihan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Putusan MK No. 60/PUU-XII/2024 berperan dalam perubahan norma hukum di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan terkait jurnal, buku, dan studi kepustakaan yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait kedudukan Putusan MK terhadap sistem hukum di Indonesia dengan memberikan studi kasus terhadap Putusan MK No. 60/PUU-XII/2024.

URGENSI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DAERAH

Luthfi Firahayu — 2025-03-01

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah adalah termasuk sesuatu hal yang sangat penting agar terwujudnya regulasi yang aktif serta sesuai dengan keperluan daerah tersebut. Tidak mungkin suatu peraturan undang-undangan dapat di terima dan dilakukan secara baik jika dalam pembentukannya tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat. Pada dasarnya, Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan masyarakat hak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan/atau tertulis tentang proses legislasi, termasuk diskusi publik, seminar, lokakarya, kunjungan kerja, sosialisasi, dan rapat dengar pendapat umum. artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu produk hukum yang berada di daerah. Hasil dari penelitiaan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan kualitas produk hukum akan tetapi juga memperkokoh pondasi pemerintahan dalam penerapan peraturan. Kemudian partisipasi masyarakat juga mampu menurunkan penolakan masyarakat terhadap peraturan yang telah diterapkan. Artikel ini menyimpukan bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu produk hukum di daerah sangat penting untuk melahirkan aturan-aturan atau kebijakan yang lebih peka dan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PROBLEMATIKA YURIDIS PERTANDINGAN DELTRAS SIDOARJO MELAWAN PERSIBO BOJONEGORO DI LIGA 2 DALAM KERANGKA LEX SPORTIVA

Ahmad Gelora Mahardika — 2025-03-01

Pertandingan Deltras Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro di Liga 2 Indonesia musim 2024/2025 memunculkan kontroversi terkait pembatalan gol Persibo oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI, yang dianggap bertentangan dengan laws of the game. Kontroversi ini memicu kerusuhan yang melibatkan pemain dan suporter, serta memunculkan masalah terkait implementasi asas lex sportiva. Artikel ini menganalisis keputusan Komdis, Komite Banding (Komding), dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) berdasarkan regulasi sepak bola nasional dan internasional. Hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap laws of the game, Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan Kode Disiplin PSSI. Keputusan Komdis dan Komding menimbulkan ambiguitas, sehingga memengaruhi kredibilitas PT LIB sebagai eksekutor keputusan. Studi ini merekomendasikan perbaikan regulasi dan sistem penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase seperti Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) atau Court of Arbitration for Sport (CAS), guna memastikan keadilan substansial dalam sepak bola Indonesia